SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M Tito Karnavian. Rapat ini diikuti secara virtual bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Banten, TNI dan Polri.
Virgojanti menyatakan bahwa menjelang Hari Besar Keagamaan Islam tahun 2024 seperti Isra Mi’raj, Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama pada komoditas bawang putih, bawang merah, cabai, beras, telur ayam dan daging ayam. Pengendalian harga ini dilakukan dengan menjaga stabilitas pasokan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten melalui PT. Agro Bisnis Mandiri (ABM), melakukan intervensi kepada para petani dan peternak, serta memperhatikan stabilitas pasokan pangan ternak agar harga daging ayam dan telur ayam terkendali.
Selain itu, Virgojanti juga menyatakan bahwa pihaknya terus memperhatikan dampak El Nino dan La Nina, serta membaca kondisi cuaca melalui peringatan BMKG karena sektor pertanian dapat mengalami dampak serius terhadap perubahan iklim.
Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan Gelar Pangan Murah (GPM) sebanyak tujuh kali di wilayah Kota Serang pada bulan Januari ini, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Tahun 2024 ini, GPM akan terus dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, terutama pada saat Bulan Puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024.
Virgojanti juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng, serta menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan, terutama dalam menghadapi bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
Selain menjaga ketersediaan pasokan pangan, Virgojanti juga menyatakan bahwa pihaknya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap fokus memperhatikan jalan-jalan kewenangan Provinsi untuk terus dikontrol dan jika terdapat kerusakan jalan harus segera diperbaiki. Dinas Perhubungan Provinsi Banten juga diminta untuk terus memantau tarif angkutan darat dan udara yang dapat berpengaruh terhadap inflasi.
Intinya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten akan terus berupaya melakukan pengendalian inflasi, mencari penyebab kenaikan harga, melakukan pemantauan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inflasi, serta melakukan langkah-langkah intervensi untuk mengatasi inflasi di wilayah Provinsi Banten.
*mus/red
